Sarbumusi Lumajang Kecam Pengesahan UU Cipta Kerja

oleh -dibaca 162 orang

 

NU-LUMAJANG.OR.ID, Lumajang. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Lumajang mengecam sikap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang mengesahkan Undang-undang (UU) cipta kerja.

Ketua DPC Sarbumusi NU Lumajang Adam Bahiro menganggap keputusan yang diambil para wakil rakyat ini sarat dengan kontroversi dan terkesan grusa-grusu karena mengabaikan kritikan rakyat serta mencederai nilai dari demokrasi.

“Ini mengancam proses demokrasi, sejak awal kritik publik terhadap pembahasan RUU ini tidak melibatkan organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, khususnya para buruh dalam memberikan masukan dan koreksi. Hingga untuk ikut dalam penyempurnaan RUU tersebut sangat terbatas,” ungkap pria yang akrab disapa Adam itu saat dikonfirmasi melalui Humasnya, M. Idrus Ali Baharun via chat WA pada Selasa (6/10/2020).

Adam berpendapat anggota legislatif seharusnya lebih transparan dalam semua proses dan menurutnya ini bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan.

“Seharusnya pemerintah memperhatikan usulan masyarakat setidaknya mulai dari proses perencanaan hingga penetapan, dan ini jauh dari transparan dan terbuka. Terlihat ketika penetapannya, sejak awal pembahasan RUU ini di bahas tanggal 8 Oktober dimajukan mendadak pada 5 Oktober serta bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” lanjutnya.

Baca Juga:  Hari Jadi BMTNU Jatim, Cabang Randuagung Santuni Anak Yatim

Ia juga mengungkapkan Ada beberapa poin yang menjadi titik berat Kontroversinya UU Cipta Kerja ini yang menjadikan para buruh protes keras.

“Ada beberapa poin krusial bahkan sangat mendiskreditkan perlindungan kaum buruh perempuan, disitu jelas UU Cipta kerja tidak kenal cuti karena haid atau keguguran, karena hanya menyebutkan cuti tahunan atau cuti panjang lainnya yang diatur dalam kerja,” ujarnya.

Selain itu UU Cipta Kerja ini menurutnya tidak mengindahkan dampak kerusakan lingkungan dan mengebiri gerak masyarakat bawah.

“UU ini juga menghapus analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sebagai syarat wajib izin usaha, padahal keberadaan amdal mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, UU ini juga berpotensi memangkas ruang hidup kelompok nelayan, petani, dan masyarakat adat atas nama kepentingan pembangunan dan ekonomi,” lanjutnya.

Baca Juga:  Pengurus Harian PCNU Lumajang Jalani Rapid Tes, ini Hasilnya

Lebih lanjut ia menuturkan kritik dan menyuarakan hak para buruh tetap akan dilakukan oleh Sarbumusi dan harus tetap waspada terhadap berita yang tidak jelas.

“Karena kondisi masih pandemi, khususnya Lumajang yang berstatus zona merah, tentu untuk menyuarakan aspirasi di muka umum tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kita juga akan masifkan keresahan kita melalui Medsos, yang tidak kalah penting di tengah riuhnya penolakan, tentunya banyak yang melakukan tindakan khususnya adu domba, maka tetap harus waspada,” imbuhnya.

Ia berharap eksekutif dalam hal ini Presiden Jokowi tidak menandatangani UU Cipta Kerja ini dan harapan terakhir ada di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita tetap mendesak eksekutif khususnya Bapak Presiden Joko Widodo, untuk tidak bertanda tangan. Omnibus law Ciptaker yang sudah sah menjadi Undang-undang kini hanya bisa dibatalkan melalui uji materi di MK atau penerbitan peraturan pengganti undang-undang (Perpu) oleh pemerintah,” pungkasnya.