SANTRI, MODERASI DAN DEMONSTRASI

oleh -dibaca 207 orang
SANTRI, MODERASI DAN DEMONSTRASI Ikhwanul Muttaqin

Seminggu terakhir, lalu lintas media cetak dan media online tanah air disesaki berita demonstrasi mahasiswa saat menentang rancangan dan revisi undang-undang yang sudah tinggal ketok palu. Mahasiswa dari berbagai elemen hadir menyuarakan aspirasinya di jalanan ibu kota, bahkan massif di pusat-pusat keramaian di daerah-daerah.

Belakangan, tidak hanya mahasiswa, ratusan siswa sekolah menengah kejuruan juga turun jalan terlibat aksi demonstrasi, baik atas kesadarannya sendiri maupun atas motif menyesaki story instragramnya, update status Whatsapp hingga mencari kontens untuk diposting di dinding facebook.

Tuntutannya beragam, mulai dari menolak revisi RKUHP, Revisi UUKPK, RUU Pertanahan bahkan sebagian mempersoalkan RUU Pesantren yang bahkan sudah disahkan menjadi Undang-undang.

Di tengah sengkarut problematika regulasi tersebut, suara sumir sebagian orang yang masih jengah dengan masa depan santri dan pesantren pasca “pengakuan” pemerintah terhadap peran, eksistensi dan independensi pesantren masih saja terdengar. Mana peran santri pesantren dalam merespon persoalan kekinian bangsa ini sebagaimana mahasiswa dan siswa SMK tersebut? Nah, Soal siapa yang mempersoalkan, pembaca bisa searching sendiri di media daring.

Sekalipun hal tersebut tidak urgen dan cenderung distortif, karena tidak menyasar aras subtansi pada poin UU Pesantren seperti kemandirian pesantren, proses pembelajaran pesantren, kitab kuning pesantren hingga kompetensi kiai pesantren. Tetapi, pertanyaan ini menggelitik penulis untuk menjawab teriakan lantang kelompok tersebut dengan kembali melihat santri dan pesantren dalam setiap tikungan sejarahnya. Di mana dan kapan santri pesantren berkontribusi untuk bangsa dan negaranya. Sekalipun uraian ini tidak komprehensif, setidaknya dapat menjawab berbagai kegelisahan yang hingga kini tak kunjung usai.

Pertama, saya ingin memulai dengan melihat pesantren sebagai sub-kultur. Tulisan Gus Dur cukup ciamik mengenai hal ini. Intinya, Gus Dur melihat pesantren memiliki dunia yang unik, norma sosialnya juga lumayan terpisah dari masyarakat pada umumnya.

Tidak hanya itu, diaspora nilai lokal, hingga power dan otoritas struktur cukup kuat. Contoh yang paling sederhana tentang bersih, bagi santri, piring makan tidak cukup hanya bersih, karena yang lebih penting dari bersih adalah suci.

Tamsil berikutnya soal film, bagi masyarakat luas menonton film adalah hal biasa-biasa saja, tetapi beberapa pesantren bahkan mengkategorikan menonton film sebagai kegiatan setara “haram” yang mengganggu aktifitas pendidikan pesantren.

Pemahaman seperti ini, memiliki distingsi dan posisi tersendiri dari norma masyarakat pada umumnya. Detail penjelasan mengenai sub-kultur ini saya persilahkan membaca tulisan-tulisan Gus Dur, salah satunya di buku Prisma Pemikiran Gus Dur yang diterbitkan LKiS Yogyakarta, atau Bunga Rampai Pesantren.

Kedua, yang harus dilihat adalah kelembagaan dan cara pesantren mempertahankan diri. Sebagaimana mafhum, salah satu penyebab kebertahanan pesantren hingga berabad-abad lamanya adalah kecerdikannya melakukan adaptasi dan transformasi dengan perubahan zaman.

Mujammil Qomar, Ridlwan Natsir, Azyumardi Azra dan beberapa penulis lainnya banyak mengulas perihal adaptasi pesantren ini. Pesantren kerapkali dicap memiliki prinsip menolak dan mencontoh sebagai gambaran respon pesantren terhadap perjumpaannya dengan budaya dan modernisasi.

Baca Juga:  Rumah Sahabat Abu Ayyub, Rumah Pertama Yang Di Tempati Rasulullah SAW Ketika Hijrah ke Madinah

Dahulu menolak bercelana, kini kiai pun bercelana. Dahulu menolak pendidikan umum, kini pesantren berbondong-bondong menyelenggarakan pendidikan umum. Tidak konsisten? ntar dulu. Semua memiliki rujukan detailnya. Adaptasi dan transformasi tersebut bukan tanpa dasar. Pesantren bahkan memiliki adagium yang fenomenal sebagai pijakan dalam setiap mengambil dan mempertimbangkan keputusan, salah satunya adalah adagium mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik.

Artinya, pesantren selalu melakukan upaya filter yang cukup ketat untuk menjaga khazanah dan distingsi kulturnya. Aktor yang bertanggung jawab terhadap prinsip menolak-menerima tersebut adalah Kiai sebagai pemimpin pesantren. Di sini kiai berperan sebagai aktor intelektual dan aktor di balik layar orkestrasi perubahan-perubahan di pesantren tersebut.

Lebih ekstrim lagi, Zaim Ahya bahkan melukiskan pesantren sebagai Mahabarata, Kiai sebagai Pandawa dan santri sebagai Kurawa. Hal ini menggambarkan perwatakan, endingnya Pandawa selalu berperang dengan Kurawa, tetapi bukan perang dalam makna aslinya, melainkan perang dengan makna membantu Kurawa menjadikannya bibit Pandawa baru. Analogi ini jelas memberikan gambaran, bahwa secara kelembagaan peran Kiai di pesantren cukup sentral. Selain sebagai pemilik pesantren, kiai juga menjadi rujukan pertama dan utama bagaimana masa depan santri dan pesantren.

Ketiga, diaspora santri dan alumni diberbagai profesi. Masih segar dalam ingatan, tidak sedikit tokoh pesantren yang mendapatkan gelar pahlawan. Tercatat nama KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Idham Cholid dan masih banyak sederet nama tokoh pesantren lainnya. Belum lagi nama-nama sekaliber KH. Wahid Hasyim, KH. Zainullah, KH.R. As’at Syamsul Arifin, KH. Achmad Siddiq, KH. Sahal Mahfudz, KH. Abdurrahman Wahid, KH. Maimoen Zubair, dan nama-nama lain yang level pemikirannya kuat di kancah Nasional. Nama-nama tersebut belum ditambah politisi, birokrat, pengusaha dan jenis profesi lainnya yang semuanya berasal dari lulusan pesantren.

Keempat, santri pesantren memiliki nalar geraknya sendiri. Nalar ini cenderung bersifat radical humanist, bukan radical structuralist. Konsekwensi dari nalar ini menjadikan santri ogah berteriak lantang jika tidak substantif (penting-genting). Ukurannya selalu persemaian kedamaian, uswah hasanah, keutuhan negara bangsa dan meninggalkan kekerasan “jalanan”.

Selain itu, sinergi cara berpikir naqli, ‘aqli dan waqi’i yang meninggalkan corak tasyaddud, tatharruf dan tasahul menjadikan santri memiliki cara berpikir moderat. Moderasi berpikir ini menjadi model yang paling kelihatan dalam cara berpikir mayoritas muslim Indonesia. Contoh paling sederhana dalam konteks ini adalah bersedianya Gus Dur lengser dari jabatan presiden demi menghindari kegaduhan dan perpecahan horisontal yang lebih besar.

Hal ini cukup memberikan gambaran bahwa keutuhan negeri ini adalah segala-galanya. Gus Dur bahkan mengatakan, berapapun besar biayanya, keutuhan negeri ini adalah segala-galanya. Naasnya, hingga hari ini kasus yang dituduhkan kepadanya belum bisa dibuktikan. Contoh lain adalah penerimaan tokoh-tokoh pesantren terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis bernegara. Para kiai pesantren menerima Pancasila untuk pertama kalinya dengan keyakinan bahwa sublimasi nilai-nilai luhur universal ke-Islaman muncul dalam setiap sila, terutama sila Ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan kiai menjadikan Pancasila setara mitsaq sebagaimana Piagam Madinah dijadikan perjanjian lintas agama pertama oleh  Rosulullah dalam konsepsi berbangsa dan bernegara. Atas dasar itulah, pesantren selalu memekikkan NKRI harga mati dan Pancasila Jaya dan siap melawan siapa saja yang ingin merubah dan menghapuskannya.

Baca Juga:  NU Itu Mencintai Habaib, dan Habaib Sejati Pasti Mencintai NU

Kongklusi dari uraian di atas setidaknya memberikan gambaran, pertama, santri dan pesantren memiliki nilai dan norma di luar common sense, dan hal tersebut adalah distingsi penting pesantren sebagai produk yang indigeneous. Kedua, pesantren layak diapresiasi eksistensinya sebagai bagian penting dari peradaban bangsa. Karena ia terlibat dalam setiap momen penting pendirian negeri ini. Tokoh-tokoh pesantren memberikan sumbangan besar terhadap asas berbangsa dan bernegara. Ketiga, alumni dan lulusan pesantren hingga kini berdiaspora di ruang-ruang publik. Tak terhitung berapa jumlah lulusan pesantren yang menduduki posisi strategis baik di legislatif, eksekutif dan bahkan yudikatif. Keempat, santri dan pesantren memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan dan merespon setiap perubahan zaman, terutama prinsip dengan prinsip moderasinya. Peristiwa resolusi jihad dalam upaya mengusir penjajah dan peristiwa pemberantasan PKI sebagai kelompok makar sudah cukup menjadi bukti gerakan jihad pesantren melawan setiap ancaman yang membahayakan keutuhan negara bangsa. Jadi, sebenarnya tak perlu ragu jika pesantren diam, itu bukan tidak paham. Tetapi menyusun strategi lain yang lebih baik dan moderat daripada teriak di jalanan.

Dalam kasus revisi UU KPK, RKUHP dan regulasi lainnya, PWNU Jawa Timur secara institusi menghimbau kepada seluruh warga NU (baca: santri) untuk tidak mengikuti aksi demonstrasi, karena melihat realitas politik dan kehawatiran skema lain akan muncul dalam proses tersebut.

Terakhir, jika sebagian masyarakat melihat santri yang tampak ‘tidak tegas’ dalam berbagai hal, Gus Baha’ sebagai representasi intelektual muda pesantren mengatakan bahwa ketidaktegasan tersebut lahir dari rumusan ilmu yang detail.

Salah satu dasar yang digunakan adalah ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم . Ayat tersebut dipraktekkan oleh Rosulullah dalam menyebarkan misi dakwah agama berkaitan dengan “ketegasan”.  Jadi, dalam pandangan beliau posisi tegas masih harus diklasifikasi sesuai konteksnya. Tegas harus dilihat dari berbagai perspektif, karenanya harus selalu dilakukan kajian dan pemetaan. Ia bahkan mengutip pendapat Habib Umar Hafidz perihal tersebut dengan membacakan salah satu kitab yang berbunyi:

فلابد ان نوطن قلوبنا على اننا خدامة اهل هذا القول ويطلع الله من قلوبنا اننا نعتقد امكانية ان يشفع في احدنا يوم القيامة من هو الان كافر يسلم فيعلو شأن عند الحق فيكون سببا لخلاصك فى القيامة يمكن ذالك

Wallahu A’lamu bi al-Showab

Ahmad Ihwanul Muttaqin
Dosen IAI Syarifuddin Lumajang dan Wakil Ketua PCNU Lumajang